Haruskah Menjadi Bagian Keluarga Ningrat Terlebih Dahulu untuk Mendapatkan Keadilan?

Bukankah setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan? Tapi mengapa keadilan diIndonesia seolah menjadi permainan para Aparat Hukum. Diskriminasi hukum yang sering kali dipraktikan ini begitu terbaca pada sikap Polda Metro Jaya terhadap Rasyid Amrullah Rajasa, tersangka kasus kecelakaan yang menewaskan dua orang pada 1 Januari lalu. Rasyid yang merupakan anak bungsu Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dihukum 6 bulan hukuman percobaan dengan hukuman pidana 5 bulan. Putusan itu lebih rendah dibanding tuntutan jaksa, yakni 8 bulan dengan masa percobaan 12 bulan. Dengan vonis ini, Rasyid tetap dinyatakan bersalah, terbukti melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas akibat mengendarai kendaraan dengan lalai dan subsider Pasal 310 Ayat (2). Namun, ia tidak perlu masuk penjara bila tidak mengulang perbuatan sama dalam kurun waktu 6 bulan.

Rasyid adalah terdakwa kasus kecelakaan maut di Tol Jagorawi arah Bogor, Kilometer 3+335 pada 1 Januari 2013 pagi. Mobil BMW bernomor polisi B 272 HR yang dikemudikannya menghantam mobil Daihatsu Luxio (F 1622 CY) yang ada di depannya.

Gambar

Penegakan hukum dalam berbagai kasus di negeri ini seringkali mengingkari rasa keadilan yang hidup dan berada dalam masyarakat. Padahal, hukum adalah juga masalah “rasa”, yang bisa tertanam kehadirannya dalam diri setiap orang. Apakah diskriminatif atau memperlakukan semua orang sama, atau apakah diterapkan secara wajar atau tidak wajar.

Realitas yang terjadi di ruang publik, rasa keadilan sering tidak memihak kepada pencari keadilan. Begitu beragam dirasakan perlakuan hukum terhadap seseorang dan orang lainnya secara berbeda. Kita juga kerap merasakan adanya peristiwa hukum yang sama, tetapi diberlakukan sikap yang berbeda dengan bobot yang tidak sama.

Mari kita bandingkan dengan kasus Aal seorang anak yang tinggal di Jalan Kijang II Utara Kota Palu, Sulawesi Selatan. Aal yang masih duduk dibangku sekolah dibawa ke Pengadilan Negeri Palu karena dituduh mencuri sandal senilai Rp 30 ribu milik Brigadir Satu Ahmad Husni Harahap, anggota polisi. Aal terancam hukuman lima tahun penjara.

Sungguh prihatin dengan kondisi hukum di Indonesia sehingga menghukum seorang anak dengan alasan hanya karena mencuri sebuah sandal jepit. Dan yang lucu dan unik adalah sandal yang dicuri Aal akan diganti dengan 1000 buah sandal hasil ide kreatif Solidaritas Sandal Jepit.

Gambar

Sebenarnya menghukumnya saya setuju karena siapapun yang bersalah harus di hukum. Tetapi yang menjadi masalah adalah alangkah mudahnya hukum tegak jika hanya untuk pencuri sandal jepit. Penjara akan mendidik anak menjadi kriminal. Apakah tidak ada jalan lain untuk Aal? Karena kalau diamati benar-benar masih banyak persoalan “pencurian” yang jauh lebih besar, pencurian tidak hanya ribuan Rupiah seharga sandal jepit,  pencurian yang besar sangat besar seperti korupsi, menghabiskan uang negara milyaran, para pelakunya tetap enak dan nyaman. Bahkan pelaku pencurian uang negara hingga milyaran Rupiah hukumannya sangat ringan. Bandingkan dengan kasus mencuri sandal ini, sandal yang harganya puluhan ribu tetapi hukumannya lebih berat. Dimana keadilan itu berada?

Lemahnya hukum yang menjerat kasus korupsi merupakan salah satu faktor atas maraknya tindakan korupsi. Indonesia memiliki banyak undang-undang dan landasan hukum yang mengatur tentang korupsi, akan tetapi semua tak sesuai yang diharapkan. Namun, pasal tersebut seolah-olah tidak berguna. Dan ironisnya, pejabat yang seharusnya menjadi penegak hukum justru malah melanggar hukum. Bagaimana bisa tegas dalam memberantas korupsi jika petugasnya sendiri koruptor?  Hukuman yang rendah membuat para koruptor menjadi berani mengambil resiko untuk korupsi dan tidak akan menimbulkan efek jera.

Kalangan kecil begitu tertindas, ironisnya hal ini terjadi karena mahalnya pengacara dan kurangnya nurani para penegak hukum. Dengan ini, mengharapkan penegakan hukum sebagai satu-satunya jalan keluar justru akan membawa ke labirin tak berujung. Karena itu, yang perlu disadari adalah pada dasarnya hukum sendiri tidak pernah adil atau setidaknya tidak akan pernah sepenuhnya menjamin keadilan

Dengan adanya peristiwa-peristiwa diatas, negara Indonesia menjadi tercemar. Kenapa hukum di negeri ini begitu buta? Tidak ada lagi keadilan di negeri ini, indonesia sudah dirusak oleh orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaan dan hartanya. Sebenarnya bukan hukum yg salah, tapi penegaknyalah yang salah yang tidak punya hati nurani. Seburuk-buruknya hukum kalau penegaknya punya hati nurani, maka keadilan akan muncul dengan sendirinya.

Sumber :

http://megapolitan.kompas.com/read/2013/03/26/12184248/Putusan.Rasyid.Rajasa.Usik.Rasa.Keadilan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s